JAKARTA – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi simpatik dengan meminta pertolongan kepada masyarakat di Bundaran HI, Jakarta, pada Minggu (8/9/2019) pagi.

Aksi Tolong KPK ini bertujuan untuk meminta bantuan dari masyarakat agar KPK terhindar dari calon pimpinan (capim) yang dianggap bermasalah maupun revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Permintaan tolong kepada masyarakat karena hingga hari ini Presiden belum bertindak untuk secara tegas menolak Capim yang diduga melanggar etik dan menolak revisi UU KPK yang membuat KPK tutup,” kata pegawai KPK, Christie Afriani, yang mengikuti aksi tersebut, Minggu (8/9/2019).

Capim bermasalah, menurutnya, persoalan yang krusial sama halnya revisi UU KPK. Itu karena bila nantinya capim itu terpilih ia akan memegang kendali atas lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Dalam aksi ini, sebanyak Bunga dan leaflet permintaan tolong dari KPK dibagikan oleh 500 pegawai KPK di sekitar Bundaran HI Jakarta.

Aksi Tolong KPK ini diakhiri dengan seremoni penutupan kantor KPK dengan kain hitam sebagai lambang kesuraman dan duka karena KPK akan berakhir dengan disaksikan oleh masyarakat dan insan KPK mulai dari pegawai sampai struktural.

Penutupan logo KPK. (Ist)

Jokowi pun diharapkan dapat mencegah kematian KPK dari capim bermasalah serta revisi UU KPK ini.

“Para pegawai berharap Presiden agar melakukan fungsinya sebagai Kepala Negara untuk mencegah KPK mati dengan meloloskan Capim Terduga Pelanggar Etik dan meloloskan Revisi UU KPK,” katanya.

Sekadar diketahui, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar fit and proper tes terhadap 10 capim KPK yang lolos, pada Senin 9 September 2019.

Baca Juga : Logo KPK Ditutup Sementara Pasca Revisi UU KPK

Sementara itu, usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah dibahas DPR RI pada Kamis, 5 September 2019.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR. Nantinya, DPR menindaklanjuti usulan revisi UU KPK tersebut sampai menjadi produk UU.

Baca Juga : ICW Mengendus Ada Upaya Preteli Kewenangan KPK

(erh)

ori