JAKARTA – Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah disahkan oleh seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai semua keputusan berada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berharap Presiden Jokowi tidak sejalan dengan DPR yang ingin merevisi UU KPK.

“Bola panas ada di Presiden Jokowi. Kita harap dia tidak mendukung revisi UU KPK karena banyak dukungan publik juga supaya tidak direvisi,” tutur Kurnia, Sabtu (7/9/2019).

 Baca juga: DPR: Ada 2 Poin yang Diajukan KPK Terkait Revisi UU Nomor 30

Menurut Kurnia, revisi UU KPK adalah salah satu isu yang menjadi problem serius disamping soal Capim KPK yang sudah dilempar ke DPR oleh Presiden Jokowi.

“Problem serius di dua isu besar. Yang mana ICW bersama lembaga lain kerap menyuarakan kritik dengan besar argumentasi,” tutur dia.

 Baca juga: Abraham Samad Pertanyakan Urgensi Revisi UU KPK

Sebagaimana diketahui pada rapat paripurna DPR RI, pada 5 September 2019, seluruh fraksi di DPR setuju dengan usulan Revisi UU KPK. Tapi, Revisi UU KPK ditentang oleh KPK dan organisasi sipil.

(wal)

ori