PERTENGAHAN Agustus 2019, kerusuhan pecah di Papua dan Papua Barat. Peristiwa yang terjadi pada Senin 19 Agustus itu dipicu adanya dugaan pelanggaran terkait rasisme dan penangkapan sejumlah mahasiswa Papua di Kota Surabaya serta Malang, Jawa Timur.

Pecahnya kerusuhan di Papua dan Papua Barat tentu tidak diinginkan Rakyat Indonesia. Bahkan, ”luka” dalam persoalan Papua ini sangat tidak diharapkan dan tak pernah dibayangkan presiden pertama Republik Indonesia (RI), Soekarno.

Baca juga: Pidato Presiden Soekarno di PBB Diusulkan Jadi Ingatan Kolektif Dunia 

Tidak hanya itu, Soekarno sendiri tidak pernah beranjak dari seruan ”Sabang sampai Merauke”, sebagai wujud keutuhan kedaulatan Indonesia. Soal Papua adalah harga mati. Lalu seberapa besar arti Papua di mata Soekarno?

Soekarno. (Foto: Ist)

Dari berbagai data dan sumber yang diperoleh Okezone, perjuangan Soekarno dalam merebut Irian Barat (saat ini Papua) dari penguasaan imperialis Belanda, sama sekali bukan untuk membuat luka di Papua.

Baca juga: Indonesia Butuh Pemimpin seperti Sosok Soekarno 

Perjuangan dalam bentuk Tiga Komando Rakyat (Trikora), Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno berhasil menuntun kembali Papua dalam wilayah kedaulatan Indonesia pada Mei 1963.

Dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat (AS), Belanda setuju menganggarkan 30 juta dolar per tahun untuk pembangunan Irian Barat melalui PBB.

Sementara Indonesia berkewajiban menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua pada Desember 1969. Setelah itu, pemerintahan Soekarno segera merancang program pembangunan Papua.

Wakil menteri pertama koordinator urusan Irian Barat, Subandrio, di hadapan DPRD Irian Barat pada 22 Juli 1963 menyebut pemerintah pusat akan fokus pada penguatan keamanan, konsolidasi pemerintahan sipil, dan menggerakkan perekonomian lokal di tahun pertama setelah penyerahan Papua.

Baca juga: Kisah Bung Karno dan Fatmawati yang Tak Pernah Rayakan HUT Pernikahan 

Guna menggerakkan semua program itu, pemerintah pusat memanfaatkan dana dari PBB (bernama Fund for West Irian/Fundwi).

Namun, belum terlalu jelas apakah program rancangan pemerintahan Soekarno berjalan atau tidak. Sebab, Soekarno digantikan Soeharto usai huru-hara 1965.

Keran Dana Fundwi baru dibuka kembali ketika Soeharto naik jadi orang nomor 1 di Republik Indonesia.

Baca juga: Bangga! Ternyata Bung Karno Adalah Pemegang Gelar Honoris Causa Terbanyak 

Pada tahap awal, pemerintah pusat akan berfokus pada pembangunan daerah pedalaman. Pemerintahan Bung Karno memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan lembah Baliem.

Kepemimpinan Bung Karno telah memiliki konsep untuk membangun Papua. Bung Karno sangat mengerti bahwa meraih kembali Papua ke pangkuan RI menimbulkan kewajiban bagi pemerintahannya membangun Papua, sebagaimana daerah lain di Tanah Air.

Bung Karno pun sangat memahami bahwa orang Papua membutuhkan sentuhan tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerahnya. (kha)

ori