JAKARTA – Pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) disepakati ditunda. Hal ini berdasarkan usulan Presiden Joko Widodo selaku pihak pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui penundaan tersebut.

Penundaan dilakukan karena dalam Rancangan KUHP ada sebanyak 14 pasal yang menuai polemik di masyarakat. Pemerintah pun memutuskan berkomunikasi terlebih dahulu dengan DPR beserta berbagai pihak terkait penolakan sejumlah pasal yang dinilai berpotensi mengekang kebebasan sipil dan demokratisasi ini.

“Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RKUHP secara saksama. Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi RKUHP, masih ada materi butuh pendalaman lebih lanjut. Saya perintahkan Menkumham untuk sampaikan sikap ini kepada DPR yaitu agar pengesahan RKUHP ditunda,” ujar Jokowi ketika berada di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 20 September 2019.

Baca juga: RKUHP Ancam Sektor Pariwisata, Pengamat: Sebaiknya Negara Tak Atur Hak Privat! 

Ia ingin RKUHAP tidak disahkan DPR pada periode ini. Jokowi juga berharap DPR bisa mengesahkan RKUHAP pada periode selanjutnya.

“Saya perintahkan Menkumham kembali jaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan sempurnakan RKUHP yang ada,” imbuh Kepala Negara.

“Nanti ini yang akan kami komunikasikan, baik dengan DPR maupun kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan materi yang ada,” jelasnya.

Presiden Jokowi. (Foto: Okezone)

Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya sepakat dengan usulan Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP lantaran ada beberapa pasal yang pro dan kontra di kalangan masyarakat.

“Rencana pada hari pengesahan, Selasa 24 September 2019, akan ditunda dulu sambil melihat pasal yang masih pro dan kontra, atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pasal-pasal tersebut,” ungkap Bamsoet –sapaan akrabnya– saat berada di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat 20 September.

Baca juga: Desmond Tegaskan Australia Tak Berhak Tolak UU Indonesia 

Ia menjelaskan, DPR bakal menyempurkan pasal-pasal yang dianggap bermasalah oleh masyarakat, seperti mengenai kumpul kebo, kebebasan pers, dan penghinaan kepala negara.

Bamsoet sendiri tidak bisa memastikan apakah pengesahan RKUHP juga akan dibatalkan di DPR, sebab harus terlebih dahulu digelar rapat internal.

“Saya belum bisa bicara tunda atau batal, karena saya akan bawa pada rapat internal DPR nanti,” ujarnya.

Sedangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerangkan alasan pemerintah mengusulkan penundaan pengesahan RKUHP lantaran ada poin-poin krusial yang masih menjadi polemik di kalangan masyarakat.‎ Sebut saja terkait pasal penghinaan presiden hingga tentang unggas.

“Pertama tentang penghinaan presiden Pasal 218 ini adalah merupakan delik aduan, nanti akan kami bagikan supaya jangan salah lagi. Memang kita sudah sepakat bahwa Presiden mengatakan tunda dulu untuk klarifikasi. Nanti kita bahas selanjutnya,” kata Yasonna di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 20 September 2019.

Baca juga: Ma’ruf: Mereka yang Tak Setuju RKUHP Bisa Gugat ke MK 

Berdasarkan penyataan Yasonna yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan, di mana seseorang bisa dipidana bila diadukan langsung oleh presiden dan atau wakil presiden secara tertulis kepada penegak hukum.

Yasonna menegaskan, pasal itu tidak berarti pemidanaan terhadap kritik kebijakan kepala negara. Melainkan, pemidanaan terhadap penyerangan atau penghinaan terhadap individu seorang presiden dan wakil presiden.

Menkumham Yasonna Laoly. (Foto: Okezone)

“Bukan penghinaan, istilahnya adalah merendahkan martabat presiden dan wapres personaly. Yang pada dasarnya penghinaan penyerangan nama baik atau harga diri presiden atau harga diri wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah,” jelas Yasonna.

Ia mengungkapkan, perumusan pasal ini berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Media Australia Soroti RKUHP soal Perzinahan yang Mengancam Pariwisata di Bali 

Diketahui, pada 2006, MK membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Hakim MK kala itu menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

“Penyerangan harkat martabat terhadap wakil negara sahabat juga sama. Ini sudah mempertimbangamkan keputusan MK mengenai pasal ini yang sebelumnya sudah dibatalkan. Jangan dikatakan bahwa membungkam kebebasan pers, membungkam ini ya,” kata Yasonna.

Kemudian ada Pasal 241, 247, dan 354 RKUHP. Yasonna menyebut pasal tersebut adalah delik materiil. Pelakunya bisa dipidana bila tindakannya menyebabkan terjadi huru-hara atau kerusuhan di tengah masyarakat.

Selanjutnya Yasonna juga mengungkapkan soal pasal pembiaran unggas. Dalam RKUHP disebutkan setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Ia mengatakan perubahan hukuman pidana dalam pasal ini lebih ringan dibanding KUHP lama. Yasonna juga menjelaskan bahwa soal unggas perlu diatur lantaran masih banyak masyarakat yang tinggal di desa.

“Masyarakat kita banyak yang agraris, di mana banyak petani, di mana banyak masyarakat yang membibitkan apa namannya, nyawah, dan lain-lain. Ada orang usil, dia tidak pidana badan, dia hanya denda, dan itu ada KUHP, dan di KUHP lebih berat sanksinya. Nah, kita buat lebih rendah. Jadi jangan dikatakan mengkriminalisasi,” ujarnya.

Baca juga: Bamsoet Sebut DPR Ditekan Pihak Asing untuk Menghapus Pasal LGBT 

Polemik RKUHP ini bahkan sampai mendapat sorotan dari luar negeri. Media-media asing dari Australia menyoroti kontroversi salah satu pasal yang berpotensi mengancam kedatangan para turis asing ke Bali bila diloloskan oleh DPR RI.

Pasal yang dibahas adalah kumpul kebo dan perzinaan, seperti tidak menikah namun tinggal bersama. Tindakan ini dapat dilaporkan ke polisi dan pelakunya bisa dikenai hukuman penjara.

Turis asing di Bali. (Foto: Okezone)

‘Perubahan hukum bisa menghancurkan turisme di Bali’ demikian judul berita koran The Age di Melbourne dan The Sydney Morning Herald (SMH) di Sydney yang merupakan bagian dari kelompok media Fairfax, sebagaimana dikutip dari ABC News, Minggu 22 September 2019.

Kemudian koran The Daily Telegraph, bagian dari kelompok News Group, juga menulis berita serupa. “Jangan pergi: Warga Australia Disarankan Hindari Bali,” tulis judul beritanya.

Baca juga: Pasal Zina dan Kumpul Kebo di RKUHP, Didukung MUI Ditolak YLBHI 

Bahkan kekhawatiran tampaknya nyata di situs Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Mereka melakukan pembaruan dengan memasukkan peringatan agar warga negaranya berhati-hati dengan kemungkinan pasal tersebut diloloskan pekan depan.

“Perubahan UU itu akan mulai berlaku dua tahun setelah UU tersebut disahkan,” tulis peringatan DFAT, Jumat 20 September 2019.

Sementara The Age dan SMH mengutip pernyataan Direktur Centre for Indonesian Law, Islam, and Society di Universitas Melbourne, Profesor Tim Lindsay, mengenai dampak pasal perzinaan tersebut kalau diloloskan.

“Apakah turis harus membawa surat nikah ketika mereka berkunjung ke Indonesia?” ucapnya.

ori