JAKARTA – Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menyesalkan sikap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi yang dianggap terburu-buru mengambil keputusan soal permasalahan dugaan eksploitasi anak antara PB Djarum Foundation dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).‎

Pernyataan Nahrawi yang dikritisi Arist tersebut yakni bahwa audisi umum bulu tangkis PB Djarum Foundation tidak mengandung unsur eksploitasi anak seperti apa yang disampaikan KPAI beberapa waktu lalu.‎ Oleh karenanya, Nahrawi meminta agar PB Djarum melanjutkan audisi tersebut.

“Jadi, Menpora sangat terburu-buru menyatakan tidak memenuhi unsur eksploitatif dan meminta PB Djarum untuk meneruskan program pencarian bakat dan minat anak melaui kegiatan audisi beasiswa bulutangkis Djarum,” kata Arist kepada Okezone di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menurut Arist, ada beberapa pernyataan Menpora yang tidak tepat dan kurang bijaksana dalam menyikapi dugaan eksploitasi anak lewat audisi bulu tangkis PB Djarum. Pernyataan tersebut soal tidak adanya permasalahan PB Djarum dalam melaksanakan audisi umum untuk bulu tangkis.‎

Peserta Audisi Bulutangkis

“Padahal, sudah tidak bisa terbantahkan lagi bahwa penyelenggaraan audisi beasiswa bulu tangkis yang dilaksanakan PB Djarum di beberapa kota menggunakan brand image Djarum,” kata dia.

“Kemudian jersey yang dipakai ribuan anak sebagai peserta audisi berupa logo, spanduk, banner Kaos dan jaket dan atribut lainnya dengan merek Djarum yang identik dengan rokok Djarum sebagai sponsor utama melalui program Djarum Foundation,” imbuhnya.

Arist berpandangan bahwa penggunaan merek atau brand Djarum Foundation dalam jersey, logo, hingga spanduk untuk audisi bulu tangkis justru pemanfaatan terhadap anak-anak untuk mempromosikan produk berbau rokok.

“Apakah ini tidak disebut sebagai pemanfaatan anak untuk mempromosikan dan memperkenalkan rokok kepada anak-anak dan bukankah ini sebagai iklan terselubung,” ucap Arist.

Arist juga menyayangkan sikap Menpora yang terkesan membela industri rokok ketimbang perlindungan terhadap anak-anak dengan mendukung audisi bulu tangkis PB Djarum terus berlanjut.

“Ironis memang. Dalam polemik ini justru Menpora terkesan dalam suratnya itu membela kepentingan industri rokok dan gagal paham terhadap ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta PP Nomor 109 Tahun 2012,” tuturnya.

ori