JAKARTA – ‎Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi gugatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (30/9/2019).

Uji materi UU KPK itu teregister dengan nomor perkara 57/PUU-XVII-2019. Adapun para pemohon gugatan ini merupakan mahasiswa dari berbagai universitas.

Sidang gugatan UU KPK sendiri dipimpin langsung Ketua MK Anwar Ibrahim. Dalam persidangan itu, MK meminta para penggugat memperbaiki materi gugatannya lantaran UU KPK yang baru disahkan itu belum memiliki nomor.

“Harus ada kepastian apa sebetulnya yang ingin diajukan permohonannya ke MK. Harus ada kepastian dulu mau melakukan pengujian terhadap UU yang mana ke MK?” kata Hakim MK Enny Nurbaningsih.

 Baca juga: Jokowi Diminta Pertimbangkan Matang dalam Mengeluarkan Perppu

Petitum yang diajukan pemohon dinilai memiliki ketidakkonsistenan karena UU KPK belum memiliki nomor dan tahun, sehingga masih berupa titik-titik dalam gugatan materi para mahasiswa itu.

Gugatan uji materi UU KPK yang dilakukan kelompok mahasiswa itu diketahui dengan Nomor Perkara 57/PUU-XVII/2019, perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.

“Karena bagaimanapun tidak mungkin MK dalam putusannya tidak mungkin ‘titik-titik’. Harus ada kepastian. Ini kan yang diminta kepastian hukum oleh pemohon. Jadi harus ada kepastian pula UU mana yang mau diajukan pengujiannya ke MK oleh Pemohon,” ujar Enny.

 Baca juga: Hadapi Isu UU KPK, PDIP Yakin Koalisi Kompak Pasang Badan untuk Jokowi

MK memberikan waktu untuk pemohon gugatan uji materi UU KPK itu melakukan perbaikan selama selama dua pekan ke depan atau paling lambat pada 14 Oktober 2019 mendatang.

Dalam sidang perdana tersebut, hanya ada lima orang pemohon dari perwakilan mahasiswa yang menghadiri sidang tersebut termasuk kuasa hukum mereka Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

(wal)

ori