KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga paling banyak diperbincangkan publik belakangan ini. Bukan karena operasi tangkap tangan terhadap koruptor yang biasa mereka lakukan, namun revisi Undang-undang KPK yang bergulir di DPR hingga kini masih berpolemik.

Tak hanya itu, gara-gara isu ini muncul ke permukaan, demo berujung ricuh juga terjadi di markas KPK pada Jumat, 13 September 2019 pekan lalu.

Belum lagi sejumlah pimpinan lembaga negara tersebut pun kompak menyerahkan mandat pengelolaan atau tanggung jawab KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan ini lalu menimbulkan tafsir bahwa jajaran pimpinan KPK periode 2015-2019 itu telah mengundurkan diri.

Terdapat sembilan poin yang dianggap KPK bermasalah dan berpotensi melemahkan kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi yaitu

independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria.

Kemudian kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas dan kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, serta kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN juga dipangkas.

Namun, hanya 4 poin revisi Undang-undang KPK yang ditolak oleh Presiden Jokowi, yakni penyidik KPK tidak harus berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, melainkan bisa dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Jokowi tak setuju jika KPK harus meminta izin kepada pihak eksternal jika ingin melakukan penyadapan,

Jokowi pun tidak sepakat bila KPK wajib berkoordinasi dengan Kejagung dalam melakukan penuntutan, dan tak setuju pula jika pengelolaan LHKPN diberikan kepada kementerian dan lembaga lain.

Meski Kepala Negara tak setuju dengan 4 poin tadi, tetap saja revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu oleh sebagian pihak dianggap dapat melemahkan KPK dalam menjalankan tugasnya memberangus praktik korupsi di negeri ini. Lantas, benarkah demikian?

Ketua KPK, Agus Rahardjo sempat mempertanyakan cepatnya proses pengesahan usulan revisi Undang-undang KPK. Dia menilai ada upaya yang sengaja ingin melemahkan kewenangan lembaga yang sudah berdiri sejak 2002 silam.

“Kami menilai (revisi) Undang-undang KPK mungkin apa betul ingin lemahkan KPK. Mungkin memang sementara kami tidak bisa jawab apa isi Undang-undang,” ucap Agus di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019 lalu.

Sampai saat ini lanjut Agus, pimpinan di KPK sama sekali tidak mengetahui apa isi dari draf revisi Undang-undang KPK yang ramai dibincangkan. Bahkan, saat bertemu Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, Agus mengaku tidak diberikan draf itu.

“Kami tak tahu isi Undang-undang, kami bertemu Menkum HAM untuk dapatkan draf. Tapi menteri katakan akan diundang. Tetapi berita hari ini tidak perlu konsultasi banyak pihak termasuk KPK,” sesalnya.

Oleh karenanya, Agus dan sejumlah pimpinan sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait kelanjutan masa depan KPK di sisa-sisa kepemimpinan KPK jilid IV ini.

“Setelah kami pertimbangkan keadaan yang semakin genting ini, kami pimpinan dengan berat hati, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Republik Indonesia, kami menunggu perintah apakah kami masih dipercaya sampai Desember, kami menunggu perintah itu,” ujar Agus.

“Kami tunggu perintah, apakah kami masih akan dipercaya sampai Desember dan kemudian akan tetap operasional seperti biasa. Kami tunggu itu dan kami tunggu undangan Presiden mengenai hal itu. Semoga Presiden segera ambil langkah penyelamatan,” kata dia.

Saat menyerahkan mandat ke Presiden Jokowi, Agus turut didampingi komisioner KPK lainnya, yakni Laode M Syarif dan Saut Situmorang. Agus berujar bahwa dirinya bersama sejumlah pimpinan lainnya pun menjadi bingung ketika ditanya oleh pegawai KPK mengenai isi dari revisi UU tersebut. Jawaban yang didapat dari Kemenkum HAM pun jauh dari kata memuaskan.

Pimpinan KPK

“Oleh karena itu, terhadap Undang-undang, sangat memprihatinkan. Kami jadi menilai apa betul ini ingin melemahkan KPK, ini kekhawatiran kami,” ucap Agus.

Pimpinan KPK Mundur karena Kecewa

Indonesia Corruption Watch (ICW) ikut menyoroti keputusan yang diambil oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan penasihat KPK, M Tsani yang memilih mundur dari jabatannya. ICW menilai, langkah itu sebagai bentuk kekecewaan yang sudah memuncak.

“Penyerahan mandat kepada Presiden merupakan klimaks atas rentetan persoalan,” kata peneliti ICW, Donal Fariz kepada Okezone di Jakarta, Minggu, 15 September 2019.

Ia menduga ada sejumlah pihak yang memang berupaya melemahkan taring lembaga negara yang dibentuk era Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Agus Rahardjo Cs

Donal menilai, revisi terhadap Undang-undang KPK merupakan cara baru untuk mencapai mengamputasi KPK. Sebab, jika menggunakan cara teror atau model kriminalisasi sejak dulu selalu gagal.

“Cukupkah itu semua? Ternyata belum. Lalu sekarang KPK coba ‘dibunuh’ melalui revisi Undang-undang KPK. Kalau dulu model kriminalisasi gagal melumpuhkan KPK, sekarang cara yang paling efektif melalui surat menyurat Presiden dan DPR dalam revisi Undang-undang. Ini bentuk silent killing,” sebut dia.

Reaksi DPR

Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK, turut angkat bicara terkait penyerahan mandat pengolaan lembaga antirasuah kepada Presiden Jokowi oleh tiga komisioner KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menilai tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan di KPK karena akan menghilangkan fungsi kerja dari lembaga antirasuah itu.

“Yang jelas KPK, kalau memang benar ada pimpinannya yang mengundurkan diri dan itu tiga orang tidak menjalankan fungsi, ini tidak boleh terjadi kekosongan (kepemimpinan),” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 16 September 2019.

Bila mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, seharusnya lanjut Arsul, ketiga pimpinan itu tak elok bersikap demikian. Pasalnya, tanggung jawab KPK berada di tangan mereka.

“Misalnya soal gratifikasi itu keputusan, apakah itu untuk negara atau dikembalikan itu kan diputuskan oleh pimpinan KPK. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan tentunya tidak boleh ada kekosongan,” ulas dia.

Rapat Paripurna DPR

Presiden dan Pimpinan KPK Perlu Diskusi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Penerapan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD, menyarankan Presiden Jokowi memanggil para pimpinan KPK yang mengembalikan mandat pengelolaan lembaga antirasuah kepadanya.

Menurut Mahfud, tidak ada salahnya Jokowi membuka forum diskusi dan berbicara kepada para pimpinan KPK. “Presiden sangat bijaksana kalau mengundang mereka diskusi,” kata Mahfud saat berbincang dengan awak media di Café De Tambir, Minggu 15 September 2019.

Menurut dia, Presiden sah saja memanggil ketiga pimpinan KPK itu untuk diajak bertukar pendapat, diskusi, agar tercapai sebuah solusi atas polemik revisi Undang-undang ini.

“Apa salahnya seorang Presiden memanggil mereka? yang selama ini terkesan tidak pernah diajak bicara mengenai nasib KPK. Justru pemanggilan ini menjadi momen yang tepat untuk mengajak mereka bicara dan berdiskusi. Sekarang waktunya diajak bicara, dan menjawab respons Presiden,” ujarnya.

Mahfud MD

Sementara itu di lain pihak, Presiden Jokowi menyatakan siap bertemu dengan pimpinan KPK untuk berbicara terkait nasib lembaga itu. Pertemuan akan dilakukan jika sudah ada pengajuan izin bertemu Presiden dari KPK ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan akan menerima Ketua KPK Agus Rahardjo dan para wakilnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, bila sudah ada pengajuan surat resmi melakukan pertemuan dengan Presiden.

“Kalau nanti sudah ada pengajuan ke Kemensetneg biasanya diatur di situ, masak (mengajukan) sama saya,” ujar Jokowi di sela membuka Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 16 September 2019.

Disahkan di Rapat Paripurna DPR

Tanpa menunggu lama, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna, Selasa 17 September 2019 kemarin.

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Fadli Zon serta Wakil Ketua Utut Adianto. Pimpinan sidang Fahri Hamzah, mengatakan, berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI Rapat Paripurna hari ini dihadiri 289 anggota dari jumlah keseluruhan 560 anggota DPR.

Namun berdasarkan pengamatan, setidaknya hanya ada 80 anggota yang hadir dalam rapat paripurna pengesahan rancangan Undang-undang KPK. Masih banyak kursi kosong di dalam ruang rapat, yang tidak sesuai dengan daftar hadir.

Rapat Paripurna DPR

Meski begitu, para wakil rakyat itu tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019–2020 di Ruang Rapat Nusantara II Kompleks MPR-DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Sebelum disahkan, Ketua Badan Legislastif (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas terlebih dulu memaparkan laporan revisi Undang-Undang KPK di hadapan pimpinan rapat paripurna dan anggota dewan yang hadir.

“Tujuh fraksi secara penuh menerima tanpa catatan, dua fraksi belum menerima terutama berkaitan dengan pemilihan Dewan Pengawas yang tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR yakni Fraksi Gerindra dan PKS,” ujar Supratman.

Ia berujar bahwa masih ada satu fraksi belum menyatakan sikap yakni Partai Demokrat karena belum melakukan konsultasi dengan pimpinan partai.

Fahri Hamzah

Usai mendengar paparan Ketua Baleg, pimpinan Rapat Paripurna, Fahri Hamzah memberikan kesempatan untuk mendengarkan pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly.

Setelah mendengar paparan pemerintah yang diwakili Menkum HAM, Fahri kemudian menanyakan kepada anggota yang hadir apakah revisi Undang-Undang KPK bisa disahkan dalam Rapat Paripurna hari ini.

“Apakah pembicaran tingkat dua pengambilan keputusan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Fahri.

“Setuju,” jawab semua anggota dewan yang hadir di ruang rapat.

Berikut tujuh poin yang disepakati Baleg DPR bersama Pemerintah terkait revisi Undang-Undang KPK:

A. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen

B. Pembentukan Dewan Pengawas

C. Pelaksanaan penyadapan

D. Mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

E. Koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi

F. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan

G. Sistem kepegawaian KPK.

ori