JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu meminta agar Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selanjutnya berani mengubah fungsi Wadah Pegawai (WP) KPK. Politikus PDI-P tersebut menyebut bahwa WP KPK yang ada saat ini fungsinya telah berubah yang seharusnya sebagai wadah pegawai justru malah menjadi wadah politik.

“Jadi dia (capim) harus memiliki keberanian menata kepegawaian itu. ‎Jadi mengembalikan fungsi WP itu sebagai wadah pegawai. Bukan wadah politik. WP KPK itu wadah pegawai KPK bukan seperti selama ini wadah politik KPK. kita ingin pimpinan KPK itu punya keberanian menata internal tadi,” kata Masinton di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabyu (11/9/2019).

Baca Juga: Tolak Revisi UU dan Capim Bermasalah, Pegawai KPK Bikin Aksi ‘Rantai Manusia’ 

Kepalkan Tangan ke Atas, Aksi Pegawai KPK Tolak Revisi UU KPK

‎Masinton berharap pimpinan KPK periode 2019-2023 harus berani menata organisasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, pada uji kepatutan dan kelayakan capim KPK oleh Komisi III DPR hari ini, Masinton akan menekankan keberanian para kandidat dalam menata lembaga antirasuah.

“Tentu kami memiliki beberapa kriteria. Kalau saya kriterinya itu capim KPK itu harus berani, berani melakukan penataan internal di KPK. Itu enggak bisa kita pungkiri ada friksi-friksi di dalam KPK itu sendiri terutama menyangkut pegawai,” ucapnya.

“Organisasi KPK itu dia harus sehat tidak boleh ada friksi-friksi di dalamnya karena ini menyangkut penegakan hukum,” ‎imbuhnya.

Sekadar informasi, Komisi III DPR melakukan fit and proper tes atau uji kelayakan dan kepatuhan capim KPK pada hari ini. Ada lima capim KPK yang akan melaksanakan fit and proper tes paa hari ini yaitu, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara.

Baca Juga: Dewan Pengawas Diperlukan untuk Awasi KPK agar On The Track

Kepalkan Tangan ke Atas, Aksi Pegawai KPK Tolak Revisi UU KPK

(fid)

ori