JAKARTA – Kabiro Perencanaan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasamala Aritonang mengkritisi soal aturan penyadapan.

Berdasarkan draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) mengatur tentang penyadapan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas.

“Yang lakukan penyadapan bukan hanya KPK, kalau mau diatur, ya diatur sama dong,” kata Rasamala di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).

Baca Juga: Diduga Ada Upaya Lemahkan KPK, Jokowi Diminta Tolak RUU KPK

ICW

Dengan adanya aturan itu, Rasamala merasa aneh. Bahkan jika KPK akan melakukan pengembangan melalui penyadapan, maka KPK harus mengantongi izin dari dewan pengawas.

“Jadi aneh kalau hanya KPK yang diawasi dalam konteks penyadapannya. KPK diawasi langsung oleh publik, DPR, Presiden dan PPATK. Kalau mau pengawasan ya jalankan pengawasan mereka dengan baik,” ungkapnya.

“Kita sama-sama tahu kalau korupsi biasanya berkaitan dengan kekuasaan dan rezim,” tutupnya.

(edi)

ori