JAKARTA – Wacana penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai sebagai kemunduran dan bertentangan dengan semangat pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal dengan visioner.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Irma Suryani Chaniago. Menurutnya, wacana penghidupan kembali GBHN merupakan kepentingan politik sesaat yang nantinya akan mengarah kepada perubahan aturan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Irma memandang bahwa GBHN sudah tidak perlu di era demokrasi saat ini.

“Kalau kita mengamandemenkan kepentingan politik sesaat saya kira enggak perlulah, konsdisi saat ini sudah bagus, presiden dipilih sama rakyat. Itu juga amanat konstitusi lho walaupun bisa diwakili oelh DPR. tapi kan kalau bisa dipilh langsung kan bagus,” katanya saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Kamis (15/8/20190.

Kemudian lanjut dia, jika alasan menghidupkan kembali GBHN untuk mengontrol rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek, Irma menyebut bahwa hal itu tidak perlu. Sebab, pemerintahan Jokowi sendiri menurut dia sudah memiliki rencana jangka panjang dan pendek yang tentunya telah dirancang secara matang.

Mendagri Tjahjo Kumolo

“Kemudian kita juga sekarang sudah punya yang namanya rencana jangka pendek dan panjang itu sama kayak GBHN. Jadi, jangan mundur ke belakang malah mau balik kayak orba (orde baru) harusnya enggak usah ya,” tuturnya.

Untuk diketahui, wacana penghidupan kembali GBHN berawal dari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Tjahjo beranggapan dengan adanya GBHN dapat dijadikan acuan agar pembangunan di Indonesia tidak terputus serta dapat memenuhi janji-janji presiden pada saat kampanye.

(put)

ori