JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Soedirman, Muhammad Fauzan menilai, pembentukan dewan pengawas atau dewan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat diperlukan, tapi dalam hal pengawasan perilaku atau kode etik terhadap pegawai maupun komisioner lembaga antirasuah tersebut.

“Dewan pengawas eksistensi diperlukan dalam hal penegakan kode etik, mengawasi perilaku staf dan komisioner KPK,” kata Fauzan, Rabu (11/9/2019).

 Baca juga: Soal Revisi UU KPK, Rektor IPB Minta DPR Tak Khianati Kepercayaan Rakyat

Kata dia, pembentukan dewan pengawas tentu untuk menjaga marwah KPK, jangan sampai akibat perilaku staf maupun komisioner KPK menjadikan lembaga tersebut tidak lagi terhormat.

“Kira-kira perilaku itu jangan sampai mengancam marwah KPK. Jadi, saya pikir tidak perlu khawatir dalam hal penegakan kode etik, kita tetap mengawasi menjaga KPK itu on the track,” sambungnya.

 kpk

Baca juga: Airlangga Menolak Jika Golkar Disebut Inisiator Revisi UU KPK

Ia pun menganalogikan Dewan Pengawas KPK seperti keberadaan Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), sebagai lembaga pengawas eksternal dari sebuah lembaga.

Namun, kata dia, keberadaan KY dan Kompolnas tugasnya tidak masuk pada wilayah yang merupakan yudisial, kewenangan kejaksaan dan kewenangan kepolisian. Maka, begitu juga dewan pengawas KPK diharap tidak masuk ranah teknis yudisial kewenangan KPK.

“Nah, dewan pengawas itu menjaga hal tersebut bukan mengawasi pelaksanaan kewenangan KPK,” pungkasnya.

(wal)

ori